ICRAF Ungkap Semua Daerah di Sulsel Rentan Krisis Iklim, Penanganan Tak Bisa Parsial
Laporan terbaru yang dirilis oleh lembaga penelitian internasional, International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF), telah memicu urgensi baru dalam agenda pembangunan di Sulawesi Selatan. Temuan komprehensif ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun wilayah administratif di provinsi tersebut yang sepenuhnya aman dari ancaman krisis iklim. Lebih jauh lagi, laporan ini meruntuhkan paradigma lama yang seringkali mengkotak-kotakkan prioritas penanganan bencana hanya pada daerah tertentu. ICRAF menyatakan bahwa setiap jengkal tanah di Sulawesi Selatan memiliki profil kerentanan yang unik, sehingga pendekatan penanganan yang bersifat parsial atau terkotak-kotak berdasarkan batas wilayah administrasi sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur ICRAF Indonesia, Andree Ekadinata, dalam sesi penutupan program Land4Lives di Makassar, Kamis. Program strategis yang didanai oleh Pemerintah Kanada tersebut telah berlangsung sejak tahun 2021 dan memusatkan kajiannya pada dinamika ekosistem di Sulawesi, dengan fokus khusus pada lanskap hulu-hilir serta Daerah Aliran Sungai (DAS) Bila Walanae di Kabupaten Bone. Fokus ini bukan tanpa alasan, mengingat DAS Bila Walanae merupakan salah satu urat nadi ekologis yang krusial bagi stabilitas lingkungan di Sulawesi Selatan.
Dalam analisis mendalamnya, ICRAF menyoroti bahwa wilayah pesisir Sulawesi Selatan menghadapi ancaman yang sangat signifikan. Karakteristik geografis provinsi ini, yang didominasi oleh garis pantai panjang dengan bentuk melengkung, menjadikannya sangat terekspos terhadap kenaikan muka air laut, abrasi, serta cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi. Namun, Andree menekankan bahwa kerentanan di pesisir ini tidak bisa dipisahkan dari apa yang terjadi di kawasan dataran tinggi atau hulu.
Keterhubungan ekologis antara hulu dan hilir menjadi benang merah dalam laporan ini. Andree menegaskan bahwa apa yang terjadi di kawasan hilir—seperti banjir atau kekeringan ekstrem—seringkali merupakan akumulasi dari pola tata kelola lahan yang tidak berkelanjutan di kawasan hulu. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat secara terpisah oleh masing-masing pemerintah kabupaten tidak akan membuahkan hasil yang signifikan jika tidak disinergikan dalam satu kesatuan lanskap yang utuh. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki visi yang melampaui batas administratif dan lebih mengedepankan pendekatan berbasis ekosistem.
Pemahaman mendalam mengenai karakter kerentanan di setiap wilayah menjadi kunci utama dalam merancang bentuk intervensi yang tepat. Tidak ada satu resep "ajaib" yang bisa diterapkan di semua tempat. Misalnya, daerah yang rentan terhadap longsor di wilayah pegunungan membutuhkan pendekatan konservasi lahan yang berbeda dengan daerah yang rentan terhadap intrusi air laut di pesisir. Kerja sama yang solid antarkabupaten menjadi syarat mutlak, terutama dalam menjaga integritas DAS yang membentang melintasi banyak wilayah administratif.
Tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah kompleksitas masalah iklim yang bersifat lintas sektoral. Andree menyoroti bahwa krisis iklim bukanlah domain tunggal pemerintah, melainkan persoalan kolektif yang memerlukan strategi multipihak. Kolaborasi yang melibatkan pemerintah, sektor akademisi, masyarakat sipil, hingga para petani di tingkat tapak adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar. Setiap aktor memiliki peran krusial yang saling melengkapi dalam rantai ketahanan iklim.
Pemerintah memegang peran dalam perumusan kebijakan makro yang mendukung adaptasi dan mitigasi, sementara para petani, sebagai garda terdepan, memiliki kekayaan pengetahuan lokal (indigenous knowledge) yang telah teruji secara turun-temurun dalam mengelola lahan secara bijaksana. Pengetahuan lokal ini seringkali mengandung solusi adaptasi yang sangat efektif jika diintegrasikan dengan teknologi modern. Di sisi lain, peran akademisi menjadi jembatan untuk memvalidasi, mengembangkan, serta mereplikasi praktik-praktik baik tersebut agar dapat diimplementasikan dalam skala yang lebih luas dan terukur.
Sebagai bentuk tindak lanjut konkret, ICRAF telah menyusun tiga rekomendasi strategis bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan bentang lahan. Langkah pertama adalah mempertahankan fungsi lahan yang masih dalam kondisi baik. Hal ini mencakup perlindungan kawasan hutan lindung dan area resapan air yang berfungsi sebagai penyangga ekologis. Langkah kedua adalah memulihkan lahan yang telah mengalami degradasi akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali atau praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan. Langkah ketiga adalah pemanfaatan lahan secara bijaksana, yang berarti mengedepankan prinsip keberlanjutan ekonomi tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan.
Ketiga langkah strategis tersebut kini telah tertuang secara detail dalam peta intervensi yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Peta ini berfungsi sebagai dokumen acuan atau roadmap bagi pengambil kebijakan dalam menentukan wilayah mana yang memerlukan tindakan restorasi segera, wilayah mana yang harus dijaga ketat agar tidak rusak, serta wilayah mana yang masih memungkinkan untuk dikembangkan dengan syarat tertentu. Peta ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk merancang anggaran dan program kerja yang lebih tepat sasaran.
Pentingnya data berbasis sains seperti yang disajikan ICRAF menjadi pengingat bahwa krisis iklim adalah ancaman nyata yang sedang terjadi di depan mata. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor lingkungan, tetapi juga secara langsung memengaruhi ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi daerah. Kegagalan dalam mengelola lanskap hulu-hilir akan berdampak pada penurunan produktivitas pertanian yang menjadi tumpuan hidup mayoritas penduduk Sulawesi Selatan.
Selain itu, program Land4Lives juga memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat bukan sekadar pelengkap dalam proyek lingkungan, melainkan subjek utama yang paling merasakan dampak langsung dari perubahan iklim. Dengan melibatkan masyarakat sejak proses perencanaan hingga implementasi, tingkat keberhasilan program akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan top-down yang seringkali gagal di lapangan.
Di tengah kondisi iklim global yang kian tidak menentu, Sulawesi Selatan dituntut untuk menunjukkan kepemimpinan dalam adaptasi iklim. Peta intervensi yang disusun oleh ICRAF diharapkan dapat menjadi dokumen hidup yang terus diperbarui sesuai dengan dinamika lapangan. Pemerintah provinsi diharapkan dapat mendorong koordinasi lintas kabupaten yang lebih efektif, di mana kepentingan jangka panjang untuk kelestarian lingkungan ditempatkan di atas ego sektoral maupun kepentingan jangka pendek.
Penguatan kapasitas pemerintah daerah juga menjadi poin penting yang perlu diperhatikan. Banyak daerah di Sulawesi Selatan masih membutuhkan dukungan teknis untuk dapat mengimplementasikan kebijakan berbasis data. Oleh karena itu, sinergi dengan lembaga penelitian dan organisasi internasional seperti ICRAF harus terus dijaga dan dikembangkan. Ke depan, diharapkan pula adanya mekanisme pendanaan yang lebih inovatif, yang mampu menghubungkan antara kebutuhan di tingkat tapak dengan kebijakan anggaran di tingkat provinsi dan nasional.
Sebagai penutup, krisis iklim di Sulawesi Selatan bukanlah masalah yang akan selesai dalam satu malam. Dibutuhkan ketekunan, konsistensi, dan komitmen politik yang kuat dari para pemimpin daerah untuk menjalankan peta jalan yang telah disusun. Pendekatan lanskap yang holistik, yang memandang hulu dan hilir sebagai satu kesatuan, adalah jalan satu-satunya untuk membangun Sulawesi Selatan yang tangguh terhadap perubahan iklim. Dengan kolaborasi yang solid, pemanfaatan ilmu pengetahuan, dan keterlibatan aktif masyarakat, harapan untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi Sulawesi Selatan bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Kepedulian terhadap lingkungan hari ini adalah warisan paling berharga bagi generasi mendatang, dan langkah yang diambil hari ini akan menentukan nasib ekosistem Sulawesi Selatan di masa depan.
Tinggalkan Balasan