Jakarta Siapkan Aturan Baru soal Polusi Udara, Ini Pekerjaan Besarnya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya mengambil langkah strategis untuk menanggulangi krisis kualitas udara yang terus memburuk dengan memasukkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pengganti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2027. Keputusan ini menjadi tonggak sejarah penting, mengingat aturan lama yang telah berlaku selama lebih dari dua dekade tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi dalam menjawab tantangan pencemaran udara yang kian kompleks di ibu kota.
Langkah ini merupakan buah dari advokasi panjang yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk organisasi nirlaba Bicara Udara. Selama kurun waktu terakhir, Bicara Udara secara intensif melakukan komunikasi dan audiensi dengan jajaran eksekutif, mulai dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hingga Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta. Mereka menekankan bahwa Jakarta membutuhkan kerangka hukum yang lebih progresif untuk menjamin hak warga atas udara bersih yang sehat.
Co-Founder Bicara Udara, Novita Natalia, menyatakan bahwa masuknya Raperda ini ke dalam agenda legislasi 2027 adalah langkah awal yang patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. "Masuknya Raperda ke dalam Propemperda 2027 adalah keberhasilan awal, tetapi bukan akhir dari proses. Pekerjaan besarnya justru terletak pada bagaimana substansi Raperda ini disusun agar benar-benar mampu menjawab akar persoalan kualitas udara Jakarta dan memberikan perlindungan nyata bagi kesehatan masyarakat," ujar Novita.
Kebutuhan akan pembaruan aturan ini didasarkan pada realitas bahwa lanskap polusi udara di Jakarta telah berubah drastis dibandingkan tahun 2005. Jika dua puluh tahun lalu fokus utama pengendalian polusi hanya berkutat pada emisi kendaraan bermotor, kini sumber pencemaran telah terdiversifikasi. Saat ini, Jakarta menghadapi tekanan polusi dari berbagai sektor, termasuk aktivitas industri yang kian masif, proyek konstruksi yang tidak terkendali, pembakaran sampah terbuka yang masih marak di permukiman, hingga polutan lintas batas wilayah administratif yang semakin sulit dikendalikan.
Karakteristik pencemaran yang lintas sektoral ini menuntut pendekatan yang lebih holistik. Novita menekankan bahwa regulasi yang akan disusun harus berkembang mengikuti dinamika persoalan di lapangan. Ia mendesak agar proses pembahasan Raperda dilakukan secara transparan, berbasis pada data ilmiah yang akurat, berorientasi pada kesehatan masyarakat, serta membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya. "Regulasi harus bisa ditegakkan. Tanpa mekanisme penegakan hukum yang kuat dan sanksi yang memberikan efek jera, aturan secanggih apa pun hanya akan menjadi dokumen administratif," tegasnya.
Dukungan terhadap revisi ini juga datang dari ranah legislatif. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menegaskan komitmennya untuk mengawal proses ini hingga menjadi Perda yang fungsional. Menurut Wibi, DPRD telah menerima paparan komprehensif dari pegiat lingkungan mengenai urgensi perubahan aturan. "Kami mendukung penuh masuknya revisi Perda ini ke Propemperda 2027. Kami menyadari bahwa aturan yang ada sudah sangat tertinggal. Harapan kami, melalui pembahasan yang matang, kita bisa melahirkan produk hukum yang lebih kuat dan relevan dengan kondisi Jakarta hari ini," ujar Wibi.
Dalam proses perancangan ke depan, Bicara Udara telah memetakan beberapa poin krusial yang akan terus dikawal. Pertama adalah perlindungan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama. Selama ini, dampak polusi udara sering kali hanya dilihat dari angka indeks kualitas udara, namun jarang dikaitkan secara langsung dengan beban biaya kesehatan yang harus ditanggung warga. Oleh karena itu, Raperda baru harus memuat klausul yang mengintegrasikan data kesehatan dengan kebijakan pengendalian emisi.
Kedua, aspek transparansi dan akses data kualitas udara bagi publik. Masyarakat berhak mengetahui kualitas udara yang mereka hirup setiap saat dengan data yang akurat dan real-time. Ketiga, pengendalian sumber emisi yang lebih ketat, terutama untuk sektor industri dan penggunaan bahan bakar fosil. Keempat, larangan tegas terhadap pembakaran sampah terbuka yang sering dianggap remeh padahal menjadi kontributor polutan berbahaya di tingkat komunitas. Kelima, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum (law enforcement) yang melibatkan sinergi antar instansi, baik di tingkat provinsi maupun kolaborasi dengan pemerintah daerah penyangga (Jabodetabek).
Tantangan besar lainnya adalah koordinasi lintas wilayah. Polusi udara tidak mengenal batas administratif. Emisi dari kawasan industri di daerah penyangga seringkali terbawa angin masuk ke Jakarta, dan sebaliknya. Oleh karena itu, Raperda ini diharapkan mampu memicu lahirnya kebijakan yang bersifat regional. Tanpa adanya kerja sama antar daerah di wilayah aglomerasi, upaya Jakarta untuk membersihkan udaranya akan selalu terhambat oleh polutan kiriman dari luar wilayahnya.
Selain aspek teknis, aspek sosiologis juga menjadi perhatian. Perubahan perilaku masyarakat dalam berkendara dan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang ada. Misalnya, jika aturan mengenai uji emisi diperketat dan sanksinya benar-benar ditegakkan, masyarakat akan terdorong untuk beralih ke transportasi publik atau kendaraan ramah lingkungan. Inilah yang dimaksud Novita sebagai "regulasi yang bekerja". Regulasi yang tidak hanya mengatur di atas kertas, tetapi mampu menciptakan perubahan perilaku dan sistemik.
Target akhirnya bukanlah sekadar melahirkan Perda baru yang menambah daftar peraturan daerah, melainkan hadirnya instrumen hukum yang memiliki standar jelas dan mekanisme pengawasan yang kuat. Bicara Udara akan terus memantau setiap tahapan pembahasan agar substansi yang dihasilkan tidak tereduksi oleh kepentingan politik atau industri yang ingin melonggarkan standar emisi.
Dalam beberapa tahun ke depan hingga 2027, proses ini akan menjadi ujian bagi komitmen Pemprov DKI Jakarta dan DPRD. Akankah Jakarta berhasil memiliki aturan yang modern dan progresif, atau justru terjebak dalam revisi yang tidak substantif? Publik Jakarta akan terus memantau. Dengan dukungan data yang valid, keterlibatan ahli, dan partisipasi aktif masyarakat, ada harapan besar bahwa kualitas udara di Jakarta bisa membaik.
Perjalanan panjang menuju udara bersih di Jakarta memang masih jauh. Namun, dengan dimulainya langkah formal melalui Propemperda 2027, Jakarta kini memiliki momentum untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Keberhasilan ini akan sangat bergantung pada kemauan politik (political will) para pemangku kepentingan untuk menempatkan kesehatan warga di atas kepentingan ekonomi jangka pendek.
Sebagai penutup, tantangan polusi udara adalah tantangan eksistensial bagi warga Jakarta. Setiap hari, jutaan orang menghirup udara yang jauh dari standar sehat yang ditetapkan WHO. Oleh karena itu, Raperda yang sedang disiapkan ini bukan hanya soal birokrasi, melainkan soal menyelamatkan generasi masa depan Jakarta dari ancaman penyakit pernapasan kronis. Pekerjaan besar menanti, dan keberhasilan ini akan menjadi warisan penting bagi keberlanjutan kota ini sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan nasional. Semua mata kini tertuju pada bagaimana substansi Raperda ini akan dibentuk, didebatkan, dan akhirnya disahkan menjadi payung hukum yang melindungi setiap napas warga Jakarta.
Tinggalkan Balasan