Kepala BNPB Klarifikasi Pernyataan ‘Kehidupan Normal’ di Tengah Karhutla Kalimantan, Menegaskan Fokus pada Indikator Terbatas dan Mengakui Dampak Luas

JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memberikan klarifikasi mendalam terkait pernyataannya mengenai ‘roda kehidupan masyarakat berjalan normal’ di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan. Klarifikasi ini disampaikan untuk menghindari kesalahpahaman dan menegaskan kembali kesadaran BNPB terhadap dampak serius yang dialami masyarakat akibat bencana ekologis tersebut. Pernyataan awal yang menimbulkan perdebatan ini diucapkan Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada 23 September lalu.

"Perlu saya jelaskan bahwa konteks kata ‘normal’ yang dimaksud adalah indikator terbatas terkait aktivitas dasar masyarakat, seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat, yang masih tetap berjalan," tegas Suharyanto pada Sabtu, 26 September 2026, pukul 01:01 WIB. Ia menekankan bahwa penggunaan kata ‘normal’ tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan secara keseluruhan telah pulih atau mengabaikan penderitaan yang dialami oleh warga terdampak.

Lebih lanjut, Suharyanto menegaskan bahwa pernyataannya sama sekali tidak bertujuan untuk meremehkan atau mengecilkan fakta mengenai penurunan kualitas hidup masyarakat yang disebabkan oleh karhutla dan kabut asap yang menyertainya. BNPB, menurutnya, sepenuhnya menyadari bahwa masyarakat di berbagai wilayah, terutama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, masih terus berjuang menghadapi dampak buruk dari bencana ini.

"Dan bukan juga dimaksudkan untuk mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap," ujar Kepala BNPB, merujuk pada laporan yang ia sampaikan. Ia menambahkan bahwa BNPB memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai sektor kehidupan yang terpengaruh secara signifikan.

Dalam penjelasannya, Suharyanto merinci berbagai aspek yang terdampak, di antaranya adalah kualitas udara yang memburuk secara drastis, kesehatan masyarakat yang terancam akibat paparan asap, terganggunya kegiatan pendidikan yang memaksa sekolah diliburkan, serta terhambatnya sektor penerbangan, baik komersial maupun operasional penanganan karhutla itu sendiri.

"Dalam laporan yang sama, saya juga menyampaikan bahwa tebalnya kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, telah mengganggu penerbangan komersial maupun operasi udara untuk penanganan karhutla," jelasnya lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa BNPB tidak menutup mata terhadap kompleksitas masalah yang dihadapi, termasuk tantangan logistik dan operasional dalam upaya mitigasi dan pemadaman api.

Pernyataan Suharyanto ini muncul di tengah upaya penanganan karhutla yang terus dilakukan secara masif di berbagai titik di Kalimantan. Luasnya area yang terbakar dan intensitas kabut asap telah menimbulkan kekhawatiran yang meluas di kalangan masyarakat dan publik. Isu kesehatan pernapasan menjadi prioritas utama, dengan banyaknya laporan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang meningkat tajam.

BNPB, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam koordinasi penanggulangan bencana, terus mengerahkan segala sumber daya yang ada untuk mengatasi karhutla. Upaya pemadaman dilakukan melalui darat dan udara, termasuk penggunaan teknologi modifikasi cuaca (TMC) atau hujan buatan, serta pengerahan personel gabungan dari berbagai instansi. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan, mengingat luasnya area yang terbakar dan kondisi geografis yang terkadang menyulitkan akses.

Suharyanto dalam kesempatan lain juga kerap menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi bencana ini. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mematuhi imbauan dari petugas, serta menjaga kesehatan diri dan keluarga di tengah kondisi udara yang buruk.

Pentingnya klarifikasi ini juga dapat dilihat dari sisi komunikasi publik. Pernyataan yang ambigu atau dapat disalahartikan dapat menimbulkan kegelisahan dan ketidakpercayaan publik terhadap upaya penanggulangan bencana. Dengan memberikan penjelasan yang rinci dan kontekstual, Kepala BNPB berupaya untuk membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat dan media.

Lebih jauh, Suharyanto menyadari bahwa narasi "kehidupan normal" dapat menimbulkan kesan bahwa masalah karhutla telah teratasi atau tidak lagi menjadi prioritas. Padahal, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Ribuan hektar lahan terus terbakar, jutaan warga terdampak kabut asap, dan kerugian ekonomi serta ekologis sangat besar. Oleh karena itu, klarifikasi ini menjadi krusial untuk menjaga agar fokus publik dan pemerintah tetap tertuju pada penanganan bencana yang belum usai.

Dalam konteks ini, BNPB terus berupaya untuk menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai perkembangan karhutla, tingkat keparahan kabut asap, serta dampaknya terhadap masyarakat. Laporan harian mengenai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di berbagai kota di Kalimantan menjadi salah satu alat penting untuk memantau kualitas udara dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat.

Pemerintah juga terus berupaya melakukan investigasi untuk mengungkap pelaku pembakaran lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak, guna memberikan efek jera dan mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang. Penegakan hukum yang tegas menjadi salah satu kunci penting dalam pencegahan karhutla.

Sebagai tambahan informasi, gambar yang menyertai berita ini menampilkan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam sebuah sesi foto yang diambil oleh Wisnu Indra Kusuma dari JPNN.com. Gambar ini menjadi representasi visual dari sosok yang memberikan klarifikasi penting ini.

Suharyanto juga menggarisbawahi pentingnya kesadaran kolektif akan ancaman karhutla, bukan hanya sebagai masalah lingkungan, tetapi juga sebagai krisis kemanusiaan dan ekonomi. Dampak jangka panjang dari karhutla, seperti kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan masalah kesehatan kronis, perlu menjadi perhatian serius bagi semua pihak.

Oleh karena itu, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana juga akan menjadi bagian penting dari strategi penanggulangan. Pemulihan lahan yang terbakar, penanaman kembali vegetasi, serta program-program pemberdayaan masyarakat terdampak akan menjadi prioritas setelah api berhasil dipadamkan sepenuhnya.

Dengan klarifikasi ini, BNPB berharap dapat lebih efektif dalam mengkomunikasikan situasi yang sebenarnya kepada publik. Penegasan bahwa meskipun beberapa aktivitas dasar masyarakat masih berjalan, namun dampak karhutla sangat nyata dan serius, menjadi pesan kunci yang ingin disampaikan. Fokus utama BNPB tetap pada upaya penyelamatan jiwa, perlindungan kesehatan masyarakat, dan pemulihan kondisi lingkungan secepat mungkin. Masyarakat dihimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari BNPB dan pihak berwenang lainnya, serta tetap menjaga kewaspadaan.