Komisi V DPRD Jabar Dorong Optimalisasi Kerja Sama Layanan Kesehatan

Komisi V DPRD Jabar Dorong Optimalisasi Kerja Sama Layanan Kesehatan

Komisi V DPRD Jawa Barat secara tegas mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan optimalisasi menyeluruh terhadap skema kerja sama layanan kesehatan yang baru saja dijalin dengan 65 rumah sakit, baik milik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun swasta. Langkah strategis yang ditandatangani di Depok tersebut dinilai sebagai terobosan positif dalam memperluas akses kesehatan masyarakat, namun keberhasilannya akan sangat bergantung pada ketajaman sistem pembiayaan dan efisiensi birokrasi di lapangan. Anggota Komisi V DPRD Jabar, Maulana Yusuf, menekankan bahwa perluasan kemitraan rumah sakit tidak boleh berhenti pada seremonial penandatanganan nota kesepahaman semata. Ia menegaskan bahwa inti dari kebijakan ini adalah bagaimana memastikan warga kurang mampu benar-benar mendapatkan layanan tanpa terkendala oleh sistem administrasi yang rumit atau ketidakpastian anggaran.

Perhatian utama yang disoroti oleh Komisi V adalah keberlangsungan pendanaan. Saat ini, alokasi anggaran Dinas Kesehatan Jawa Barat untuk program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tercatat berada di angka Rp815 miliar. Namun, terdapat tantangan besar dalam dokumen perencanaan jangka menengah tahun 2027 yang menunjukkan adanya penyesuaian anggaran. Kondisi ini menuntut Pemprov Jabar untuk lebih cermat dalam memetakan sumber daya keuangan agar layanan kesehatan bagi masyarakat tidak terganggu oleh fluktuasi fiskal. Maulana Yusuf menilai bahwa perluasan cakupan rumah sakit mitra harus dibarengi dengan skema cost sharing atau pembagian beban biaya yang jelas dan transparan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Tanpa adanya pembagian peran yang tegas, dikhawatirkan beban operasional akan menumpuk pada satu pihak dan menghambat kelancaran klaim pembayaran ke rumah sakit mitra.

Ketegasan mengenai sistem pembayaran menjadi poin krusial agar rumah sakit mitra tetap memiliki komitmen tinggi dalam melayani pasien. Maulana menyoroti bahwa sering kali terjadi keterlambatan dalam proses verifikasi dan pembayaran klaim, yang pada akhirnya berdampak pada arus kas rumah sakit dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan serta kesejahteraan tenaga medis. Oleh karena itu, ia mendesak agar Pemprov Jabar segera melakukan pembenahan pada mekanisme birokrasi pembayaran klaim. Sistem yang transparan, akuntabel, dan cepat adalah kunci agar rumah sakit mitra tetap merasa percaya diri untuk menerima pasien rujukan dari Pemprov Jabar tanpa harus khawatir akan keberlangsungan operasional mereka.

Selain masalah pembiayaan, aksesibilitas bagi warga yang belum terdaftar dalam sistem BPJS Kesehatan atau warga yang mengandalkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi perhatian khusus. Maulana Yusuf menekankan bahwa keberadaan 65 rumah sakit mitra tersebut harus menjadi jaring pengaman bagi mereka yang paling rentan. Seringkali, masyarakat di kelas ekonomi bawah mengalami kendala saat hendak mengakses layanan darurat karena terkendala status kepesertaan jaminan sosial. Pemerintah provinsi harus menjamin bahwa kemitraan ini memiliki klausul perlindungan yang kuat bagi warga dengan SKTM, sehingga mereka tetap mendapatkan hak atas kesehatan yang layak tanpa diskriminasi.

Dalam perspektif fasilitas fisik, Komisi V DPRD Jabar juga menyoroti masih adanya keterbatasan kapasitas tempat tidur di Instalasi Gawat Darurat (IGD) di berbagai rumah sakit rujukan. Fenomena pasien yang harus mengantre berjam-jam atau bahkan ditolak karena penuhnya ruang perawatan adalah realitas yang harus diatasi. Perluasan kerja sama ini seharusnya diikuti dengan pemetaan kebutuhan fasilitas yang lebih akurat. Jika jumlah rumah sakit mitra bertambah, maka integrasi data mengenai ketersediaan tempat tidur secara real-time menjadi mutlak diperlukan. Hal ini agar masyarakat dapat diarahkan ke rumah sakit terdekat yang masih memiliki kapasitas, sehingga tidak ada lagi waktu berharga yang terbuang saat kondisi pasien sedang kritis.

Selain itu, aspek pendukung pelayanan seperti rumah singgah bagi keluarga pasien kurang mampu yang berasal dari daerah terpencil juga menjadi catatan penting. Seringkali, beban ekonomi keluarga tidak hanya terletak pada biaya pengobatan, tetapi juga biaya akomodasi selama menunggu pasien dirawat di rumah sakit. Maulana Yusuf berharap Pemprov Jabar mempertimbangkan untuk mengintegrasikan penyediaan rumah singgah yang layak sebagai bagian dari ekosistem pelayanan kesehatan yang komprehensif. Keberadaan fasilitas ini akan sangat meringankan beban psikologis dan finansial keluarga pasien, yang pada akhirnya mendukung proses pemulihan pasien itu sendiri.

Menanggapi dokumen perencanaan 2027 yang mengalami penyesuaian anggaran, Komisi V meminta agar Pemprov Jabar tidak melakukan pemotongan anggaran yang bersifat esensial bagi kesehatan masyarakat. Efisiensi memang diperlukan, namun tidak boleh mengorbankan kualitas layanan publik. Maulana menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar warga negara yang tidak bisa ditawar. Ia mengusulkan agar ada evaluasi berkala setiap tiga bulan sekali terkait implementasi kerja sama 65 rumah sakit ini. Evaluasi tersebut harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perwakilan rumah sakit mitra, untuk membedah hambatan teknis yang terjadi di lapangan.

Keberhasilan kebijakan ini, menurut Maulana, tidak bisa hanya diukur dari statistik jumlah rumah sakit yang menandatangani kontrak kerja sama. Indikator keberhasilan yang paling valid adalah berkurangnya angka keluhan masyarakat, menurunnya waktu tunggu pasien di IGD, serta lancarnya proses klaim biaya kesehatan yang tidak lagi terhambat oleh birokrasi yang berbelit. Jika sistem keuangan dan pembayaran diperbaiki secara sistemik, maka kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah akan meningkat. Hal ini sekaligus menjadi momentum bagi Jawa Barat untuk melakukan transformasi layanan kesehatan ke arah yang lebih inklusif dan modern.

Maulana Yusuf menambahkan bahwa sinergi antara kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus diperkuat. Seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan rumah sakit bingung dalam menagihkan biaya klaim. Oleh karena itu, diperlukan sebuah regulasi turunan atau pedoman teknis yang mengatur batasan tanggung jawab pembiayaan secara eksplisit. Transparansi dalam pembagian beban fiskal akan menghindarkan potensi konflik di kemudian hari dan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD yang dialokasikan untuk kesehatan benar-benar tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Lebih jauh lagi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di rumah sakit mitra juga harus menjadi perhatian. Meskipun rumah sakit tersebut adalah milik swasta atau pemerintah pusat, Pemprov Jabar memiliki kepentingan untuk memastikan standar pelayanan yang diberikan setara. Pelatihan mengenai manajemen pasien, etika layanan, dan penggunaan teknologi informasi dalam sistem rujukan harus terus ditingkatkan. Dengan adanya standarisasi layanan, diharapkan masyarakat Jawa Barat, baik yang berada di wilayah perkotaan maupun perdesaan, mendapatkan akses kesehatan yang setara dan berkualitas tinggi.

Pernyataan Maulana Yusuf ini mencerminkan sikap kritis namun konstruktif dari DPRD Jawa Barat dalam mengawal kebijakan eksekutif. Fokus pada sistem keuangan, pembiayaan bersama, dan kesejahteraan tenaga kesehatan adalah langkah preventif agar kemitraan besar ini tidak berakhir sebagai wacana administratif yang tidak menyentuh akar permasalahan di lapangan. Ia berharap, di masa depan, sistem kesehatan di Jawa Barat dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia dalam hal pengelolaan kemitraan publik-swasta di sektor kesehatan.

Sebagai kesimpulan, perluasan kemitraan rumah sakit di Jawa Barat merupakan langkah maju yang patut diapresiasi, namun langkah tersebut hanyalah permulaan. Tantangan yang sesungguhnya terletak pada eksekusi di tingkat operasional. Dengan pengawasan ketat dari Komisi V DPRD Jabar, diharapkan pemerintah provinsi dapat segera merumuskan mekanisme pembayaran yang lebih efisien, memastikan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten/kota, serta menjamin bahwa masyarakat kurang mampu tetap menjadi prioritas utama. Harapan besarnya adalah agar kerja sama ini benar-benar memberikan manfaat nyata, yakni meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Jawa Barat dan terwujudnya sistem layanan kesehatan yang tangguh, adil, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Upaya ini harus terus dikawal hingga setiap poin dalam kerja sama tersebut terimplementasi dengan sempurna demi masa depan kesehatan Jawa Barat yang lebih cerah.