Tren adopsi kendaraan listrik (EV) di Indonesia telah mencatatkan rekor impresif dengan angka penjualan nasional pada tahun 2025 yang menembus lebih dari 100.000 unit. Lonjakan ini merupakan sinyal positif bagi transisi energi nasional, namun di balik angka-angka tersebut, terselip fenomena unik yang perlu dicermati oleh para pembuat kebijakan. Data menunjukkan bahwa mayoritas kepemilikan kendaraan listrik saat ini bukanlah merupakan kendaraan utama, melainkan kendaraan kedua atau tambahan bagi pemiliknya. Kondisi ini menciptakan celah strategis bagi pemerintah untuk mengevaluasi ulang struktur perpajakan otomotif agar lebih berkeadilan, tetap suportif terhadap ekosistem hijau, namun juga mampu mengoptimalkan pendapatan negara.
Berdasarkan analisis mendalam yang dirilis oleh INDEF melalui Green Transition Initiative (GTI), terungkap fakta bahwa 66,2% dari total kendaraan listrik yang terdaftar di tahun 2025 dikategorikan sebagai kendaraan kedua. Sebaliknya, hanya sekitar 4% masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik sebagai moda transportasi utama mereka. Angka ini menegaskan bahwa bagi sebagian besar masyarakat kelas menengah ke atas, kendaraan listrik saat ini lebih berfungsi sebagai pelengkap gaya hidup atau kendaraan cadangan daripada alat transportasi primer yang menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil sepenuhnya. Ketimpangan proporsi ini memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal yang lebih tersegmentasi.
Andry Satrio Nugroho, selaku Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF GTI, mengusulkan implementasi skema perpajakan progresif yang didasarkan pada jumlah kepemilikan kendaraan. Gagasan ini berpijak pada prinsip keadilan sosial, di mana mereka yang memiliki kapasitas finansial lebih untuk mengoleksi lebih dari satu kendaraan listrik harus memberikan kontribusi lebih besar bagi kas negara. Dalam skema ini, unit kendaraan listrik pertama yang dimiliki oleh individu akan tetap mendapatkan proteksi berupa insentif penuh, seperti pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau tarif subsidi yang masif. Hal ini krusial agar minat masyarakat untuk beralih dari mesin pembakaran internal (ICE) ke tenaga baterai tidak terhambat oleh beban pajak yang tinggi di awal transisi.
Namun, bagi pemilik unit kedua dan seterusnya, pemerintah dinilai layak memberlakukan pajak progresif. Langkah ini bukan sekadar upaya meningkatkan pendapatan negara, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat dialokasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur transportasi publik dan perawatan jalan raya yang selama ini bebannya ditanggung oleh APBN dan APBD. Pemilik kendaraan ganda, yang secara statistik memiliki daya beli lebih tinggi, dianggap mampu menanggung beban pajak tambahan ini sebagai bentuk partisipasi dalam pembiayaan fasilitas umum.
Secara kalkulasi ekonomi, INDEF memproyeksikan potensi pendapatan negara dari kebijakan pajak progresif ini bisa mencapai Rp 1,9 triliun per tahun. Angka yang fantastis ini akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di wilayah-wilayah yang masih minim akses. Dengan demikian, pajak dari pemilik kendaraan listrik "mewah" ini akan secara langsung mendukung demokratisasi akses pengisian daya bagi pengguna kendaraan listrik lainnya yang lebih bergantung pada infrastruktur publik.
Kebijakan ini juga dianggap sebagai langkah yang lebih tepat sasaran dibandingkan pemberian subsidi yang digeneralisasi. Selama ini, insentif pemerintah seringkali dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak membutuhkan dukungan finansial tambahan untuk membeli kendaraan listrik. Dengan menerapkan pajak progresif pada kendaraan kedua, pemerintah dapat "memilah" antara pengguna yang memang sedang melakukan transisi energi (early adopters) dengan pengguna yang menjadikan EV sebagai koleksi. Pendekatan ini akan membuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan secara ekonomi.
Selain aspek perpajakan, keberhasilan transisi menuju mobilitas hijau di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan instrumen fiskal. Infrastruktur pengisian daya yang tersebar merata hingga ke daerah-daerah terpencil, harga unit yang semakin kompetitif melalui lokalisasi produksi baterai, serta regulasi yang konsisten menjadi elemen penentu lainnya. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang didapat dari pajak progresif kendaraan listrik ganda diputar kembali ke dalam program yang mendukung ekosistem hijau, seperti subsidi transportasi umum berbasis listrik atau pemberian insentif bagi angkutan logistik yang beralih ke EV.
Sinergi antara pemerintah, produsen otomotif, dan masyarakat menjadi kunci. Produsen harus terus didorong untuk menghadirkan varian kendaraan listrik yang terjangkau bagi masyarakat kelas menengah-bawah, sementara pemerintah menjaga iklim investasi melalui regulasi yang tidak berubah-ubah. Dalam jangka panjang, jika skema perpajakan progresif ini berhasil diterapkan dengan transparan, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi pusat inovasi kendaraan listrik di Asia Tenggara yang memiliki fondasi pendanaan mandiri yang kuat.
Penerapan aturan ini memang menantang, terutama dari sisi pendataan dan integrasi sistem perpajakan antar daerah. Namun, dengan digitalisasi data kendaraan yang terus diperbarui oleh kepolisian dan dinas pendapatan daerah, kendala administratif ini seharusnya dapat diatasi. Kuncinya terletak pada kemauan politik (political will) pemerintah untuk menata ulang insentif yang ada saat ini. Memberikan keringanan pajak bagi mereka yang baru pertama kali memiliki EV adalah cara terbaik untuk memperluas penetrasi pasar, sementara memungut pajak dari pemilik kendaraan ganda adalah cara paling logis untuk menjaga keberlanjutan fiskal.
Pada akhirnya, transisi menuju mobilitas berkelanjutan bukan sekadar tentang mengubah jenis bahan bakar kendaraan, melainkan tentang mengubah pola pikir masyarakat mengenai penggunaan transportasi pribadi. Dengan skema pajak progresif yang bijak, pemerintah tidak hanya sekadar mengejar target pendapatan, tetapi juga sedang membentuk perilaku masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam penggunaan ruang jalan dan pemanfaatan sumber daya energi nasional. Strategi ini akan menjadi salah satu pilar krusial yang menopang target Net Zero Emission Indonesia di masa depan, di mana kemajuan teknologi dan keadilan ekonomi berjalan beriringan.
Tinggalkan Balasan