DPR Minta Pemeriksaan Kasus Rumah Mewah Lapas Cibinong Transparan

JAKARTA – Kasus pembangunan rumah mewah di dalam kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, yang mengejutkan publik, terus menuai sorotan. Menanggapi temuan Ombudsman RI yang mengungkap adanya fasilitas mewah dan tidak semestinya di dalam lapas tersebut, Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) untuk melakukan pemeriksaan yang transparan dan menyeluruh.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, secara tegas menyatakan bahwa penonaktifan lima pejabat struktural Lapas Cibinong yang dilakukan Kemen Imipas belum cukup. Menurut Rieke, proses pemeriksaan haruslah lebih mendalam dan terbuka kepada publik. "Proses pemeriksaan ini harus dilakukan secara transparan, menyeluruh, dan tidak berhenti pada pencopotan pejabat," ujar Rieke melalui pesan singkat pada Minggu, 27 September 2026. Pernyataan ini menekankan bahwa penanganan kasus ini tidak boleh hanya bersifat kosmetik, melainkan harus menyentuh akar permasalahan dan akuntabilitas yang sebenarnya.

Temuan Ombudsman RI yang menjadi pemicu sorotan ini terjadi pada Rabu, 23 September 2026, saat tim melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong. Dalam sidak tersebut, tim Ombudsman menemukan adanya bangunan yang menyerupai rumah mewah di dalam kompleks lapas. Keberadaan rumah ini sangat tidak lazim, mengingat seharusnya area lapas hanya diperuntukkan bagi warga binaan dan staf administrasi yang menjalankan tugasnya.

Lebih lanjut, Rieke Diah Pitaloka menguraikan bahwa dalam rumah mewah yang ditemukan tersebut, terdapat fasilitas yang sangat tidak pantas berada di lingkungan lapas. "Mereka saat sidak menemukan sebuah rumah mewah di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong yang diduga digunakan untuk warga binaan," jelasnya. Temuan ini semakin diperjelas dengan rincian fasilitas yang ditemukan, yang seharusnya tidak ada di dalam lembaga pemasyarakatan.

"Ombudsman bahkan menemukan fasilitas dalam rumah, yakni ruang tamu, satu kamar, televisi, kulkas dan fasilitas lain," lanjut Rieke, menggambarkan betapa mewahnya fasilitas yang disediakan di dalam rumah tersebut. Keberadaan fasilitas seperti ruang tamu dan kamar pribadi, ditambah dengan peralatan elektronik seperti televisi dan kulkas, sangat kontras dengan kondisi ideal sebuah lapas yang seharusnya fokus pada pembinaan dan penahanan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana fasilitas tersebut bisa dibangun dan diakses di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang memiliki regulasi ketat.

Temuan mengejutkan tidak berhenti di situ. Tim Ombudsman juga menemukan fasilitas lain yang semakin mempertegas dugaan penyalahgunaan fasilitas di Lapas Cibinong. "Selain itu, Ombudsman RI juga menemukan adanya fasilitas fitnes lengkap, hingga pembangunan simulator golf," ungkap Rieke. Keberadaan pusat kebugaran (fitnes) yang lengkap, bahkan hingga simulator golf, semakin menguatkan dugaan bahwa ada oknum yang memiliki akses dan sumber daya untuk membangun fasilitas rekreasi mewah di dalam lapas. Fasilitas-fasilitas ini jelas bukan merupakan bagian dari program pembinaan standar yang seharusnya dijalankan oleh Kemen Imipas.

Menyikapi temuan yang meresahkan ini, Rieke Diah Pitaloka, mewakili suara Komisi XIII DPR RI, menyampaikan tuntutan yang lebih spesifik kepada Kemen Imipas. Ia meminta agar kementerian tersebut tidak hanya berhenti pada tindakan administratif seperti penonaktifan pejabat, tetapi juga melakukan pengungkapan yang tuntas. "Komisi XIII meminta Kemen Imipas bisa membeberkan secara utuh sosok penghuni setiap bangunan yang menjadi temuan," tegasnya. Permintaan ini sangat krusial karena publik berhak mengetahui siapa saja yang berada di balik pembangunan dan penggunaan fasilitas mewah tersebut. Apakah fasilitas ini digunakan oleh warga binaan tertentu dengan perlakuan khusus, ataukah ada keterlibatan pihak lain yang tidak semestinya?

Lebih jauh lagi, Rieke menekankan pentingnya kejelasan mengenai status hukum dan kepemilikan aset tersebut. "Termasuk, ujar dia, Kemen Imipas menjelaskan status hukum dan status Barang Milik Negara (BMN) bangunan dalam kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong." Penjelasan mengenai status hukum bangunan tersebut sangat penting untuk menentukan apakah pembangunan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau justru merupakan pelanggaran serius. Selain itu, klarifikasi mengenai status BMN akan membuka tabir siapa yang bertanggung jawab atas aset tersebut dan bagaimana pengelolaannya dilakukan.

Kasus ini juga memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sistem pengawasan dan integritas di dalam lembaga pemasyarakatan. Bagaimana mungkin sebuah pembangunan berskala seperti rumah mewah, lengkap dengan fasilitas-fasilitas pendukungnya, bisa luput dari pantauan dan pencegahan? Hal ini mengindikasikan adanya potensi kebocoran dalam sistem pengawasan internal Kemen Imipas atau bahkan kemungkinan adanya kolusi antara oknum di dalam lapas dengan pihak luar.

Pihak DPR RI melalui Komisi XIII, yang membidangi masalah hukum dan legislasi, merasa memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap institusi negara beroperasi sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum. Kasus di Lapas Cibinong ini menjadi salah satu contoh di mana prinsip-prinsip tersebut diduga telah dilanggar.

Selain permintaan transparansi, DPR juga berharap agar hasil pemeriksaan ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi Kemen Imipas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan manajemen di seluruh lapas di Indonesia. Perlu ada penegasan kembali mengenai standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan lapas, serta peningkatan sistem pelaporan dan audit internal agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Masyarakat luas tentu menantikan tindak lanjut konkret dari Kemen Imipas terkait kasus ini. Pengungkapan yang tuntas dan tindakan tegas yang proporsional akan menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberantas praktik-praktik koruptif dan penyalahgunaan wewenang, terutama di lembaga yang seharusnya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana. Transparansi dalam proses pemeriksaan adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Keberadaan rumah mewah di dalam lapas, apalagi dengan fasilitas yang mencengangkan seperti simulator golf, bukan hanya masalah administratif semata, namun juga menyangkut isu keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga binaan. Jika ada narapidana yang menikmati fasilitas mewah, sementara mayoritas narapidana hidup dalam kondisi yang sangat terbatas, hal ini jelas mencederai prinsip kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, desakan DPR RI untuk pemeriksaan yang transparan dan menyeluruh menjadi sangat relevan dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti.