Tren adopsi kendaraan listrik (EV) di Indonesia telah mencatatkan rekam jejak yang impresif sepanjang tahun 2025, dengan angka penjualan menembus 100.000 unit. Lonjakan ini menjadi sinyal kuat bahwa kesadaran masyarakat akan mobilitas rendah emisi telah mencapai fase baru. Namun, di balik gegap gempita transisi energi tersebut, muncul fenomena yang cukup unik: kendaraan listrik di Indonesia mayoritas berstatus sebagai kendaraan pendamping, bukan pengganti kendaraan utama berbasis bahan bakar fosil. Fakta ini memicu diskursus baru di kalangan pembuat kebijakan mengenai perlunya penyesuaian strategi fiskal, terutama terkait potensi pendapatan negara dari pajak kendaraan listrik ganda.
Berdasarkan data riset mendalam yang dirilis oleh INDEF Green Transition Initiative (GTI), terungkap bahwa struktur kepemilikan EV di Indonesia saat ini didominasi oleh kelas menengah ke atas yang menjadikannya koleksi atau kendaraan tambahan. Sebanyak 66,2% dari total populasi kendaraan listrik yang terdaftar di tahun 2025 merupakan kendaraan kedua atau ketiga dalam satu rumah tangga. Sementara itu, kelompok yang benar-benar melakukan substitusi total—yakni mereka yang menjadikan EV sebagai kendaraan utama—hanya menyumbang angka yang sangat kecil, yakni 4%. Data ini menjadi landasan argumen bahwa kebijakan insentif fiskal yang saat ini berlaku secara generalis mungkin perlu dipertajam agar lebih tepat sasaran.
Andry Satrio Nugroho, Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF GTI, menyoroti bahwa insentif yang diberikan pemerintah saat ini cenderung dinikmati oleh individu yang secara finansial sudah mampu memiliki lebih dari satu kendaraan. Hal ini menciptakan anomali dalam kebijakan subsidi; di satu sisi pemerintah ingin mendorong populasi EV, namun di sisi lain, insentif tersebut justru memperlebar ruang bagi kelompok mampu untuk menambah aset tanpa kontribusi pajak yang sepadan. Oleh karena itu, penerapan skema pajak progresif yang berbasis pada jumlah kepemilikan kendaraan menjadi opsi yang sangat relevan untuk dibahas.
Konsep pajak progresif ini dirancang dengan prinsip keadilan yang sangat spesifik. Bagi masyarakat yang baru pertama kali memiliki kendaraan listrik, pemerintah justru disarankan untuk memberikan insentif maksimal, seperti pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau tarif pajak nol persen. Tujuannya sangat jelas: menurunkan hambatan masuk (entry barrier) bagi masyarakat luas agar berani beralih dari kendaraan konvensional yang boros BBM ke kendaraan listrik. Dengan cara ini, pemerintah tetap menjaga momentum adopsi massal tanpa harus kehilangan basis pengguna baru yang sensitif terhadap harga.
Sebaliknya, untuk kepemilikan kendaraan listrik kedua dan seterusnya, pemerintah dapat memberlakukan tarif pajak normal atau progresif. Logikanya, individu yang mampu membeli mobil listrik lebih dari satu unit diasumsikan memiliki kapasitas finansial yang mumpuni. Kontribusi pajak dari kepemilikan ganda ini nantinya dapat dialokasikan kembali untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi publik dan pemeliharaan jalan raya. Dengan mekanisme ini, tercipta sebuah sistem "win-win solution" di mana ekosistem EV tetap tumbuh, namun pendapatan negara tetap terjaga melalui kontribusi yang adil dari kelompok yang memiliki daya beli tinggi.
Perhitungan kasar dari INDEF menunjukkan bahwa penerapan skema ini memiliki potensi pendapatan negara yang sangat signifikan, yakni mencapai Rp 1,9 triliun per tahun. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan modal besar yang dapat disalurkan untuk memperluas jaringan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di daerah-daerah yang selama ini minim infrastruktur. Dengan pendapatan sebesar itu, pemerintah tidak perlu terus-menerus mengandalkan anggaran APBN untuk membiayai fasilitas pendukung transisi energi, melainkan menggunakan dana yang bersumber langsung dari sektor pengguna kendaraan listrik itu sendiri.
Lebih jauh, kebijakan pajak progresif ini juga dapat menjadi alat kontrol untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di kota-kota besar. Jika kepemilikan kendaraan pribadi, baik listrik maupun konvensional, terus bertambah tanpa kendali, masalah kemacetan akan tetap menjadi momok meskipun emisi karbon berkurang. Pajak progresif secara implisit memberikan sinyal kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menentukan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi. Pemerintah ingin mendorong agar kepemilikan kendaraan listrik lebih berorientasi pada kebutuhan mobilitas harian yang efisien, bukan sekadar gaya hidup atau akumulasi aset.
Namun, transisi kebijakan ini tentu tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah perlu mempertimbangkan kesiapan data kependudukan dan basis data kendaraan bermotor yang terintegrasi secara nasional. Saat ini, tantangan utama dalam implementasi pajak progresif adalah memastikan bahwa data kepemilikan kendaraan di kepolisian (Samsat) terhubung dengan data NIK pemiliknya secara akurat. Tanpa integrasi data yang solid, potensi kebocoran pajak atau ketidaktepatan sasaran penerapan tarif progresif bisa saja terjadi. Oleh karena itu, pembenahan sistem administrasi kendaraan bermotor harus berjalan beriringan dengan kebijakan fiskal ini.
Selain aspek pajak, keberhasilan adopsi kendaraan listrik juga sangat bergantung pada faktor non-fiskal. Harga kendaraan yang semakin kompetitif, ketersediaan komponen baterai lokal, hingga kemudahan layanan purna jual merupakan faktor krusial yang harus terus dipantau. Jika pemerintah menerapkan pajak progresif pada kendaraan kedua, maka industri otomotif pun harus merespons dengan menyediakan produk yang lebih terjangkau bagi konsumen "first-time buyer". Kolaborasi antara regulator dan pelaku industri menjadi kunci agar ekosistem kendaraan listrik tidak hanya tumbuh di permukaan, tetapi juga meresap hingga ke lapisan masyarakat bawah.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa insentif bagi pengguna pertama benar-benar dirasakan manfaatnya. Banyak calon pembeli potensial masih merasa ragu karena mahalnya harga unit kendaraan listrik dibandingkan mobil konvensional. Jika kebijakan pajak progresif untuk kendaraan kedua berhasil diterapkan, maka ruang fiskal pemerintah akan lebih longgar untuk memberikan subsidi atau insentif harga bagi unit pertama. Ini akan menciptakan efek domino positif: harga menjadi lebih murah, adopsi meningkat, dan ekosistem hijau menjadi lebih inklusif.
Dalam jangka panjang, transisi menuju mobilitas berkelanjutan di Indonesia harus dilihat sebagai sebuah maraton, bukan sprint. Kebijakan perpajakan hanyalah salah satu instrumen untuk memastikan bahwa perjalanan panjang tersebut didanai oleh sistem yang adil dan berkelanjutan. Pendapatan sebesar Rp 1,9 triliun dari pajak kendaraan ganda bisa menjadi "bahan bakar" bagi program-program hijau lainnya, seperti pengembangan transportasi umum berbasis listrik (bus listrik) yang melayani masyarakat luas. Dengan demikian, manfaat dari kendaraan listrik tidak hanya dirasakan oleh pemilik mobil pribadi, tetapi juga oleh masyarakat pengguna transportasi publik.
Kesimpulannya, menilik potensi pendapatan negara dari kepemilikan kendaraan listrik ganda adalah langkah visioner yang perlu segera diformulasikan. Dengan membedakan perlakuan antara pengguna pemula (early adopters) dan pemilik koleksi kendaraan, pemerintah dapat menciptakan iklim yang lebih sehat bagi industri otomotif nasional. Keadilan fiskal, efisiensi anggaran, dan percepatan pembangunan infrastruktur hijau adalah tiga pilar utama yang akan memperkuat posisi Indonesia dalam peta transisi energi dunia. Kini, saatnya pemerintah berani melakukan evaluasi kebijakan agar setiap rupiah dari insentif kendaraan listrik benar-benar memberikan dampak maksimal bagi lingkungan dan ekonomi nasional. Kebijakan yang bijak hari ini akan menjadi fondasi bagi keberlanjutan mobilitas generasi mendatang, di mana kendaraan listrik bukan lagi barang mewah, melainkan standar mobilitas yang cerdas, efisien, dan ramah bagi bumi.
Tinggalkan Balasan