Tren adopsi kendaraan listrik (EV) di Indonesia telah mencatatkan trajektori pertumbuhan yang impresif. Berdasarkan data penjualan nasional sepanjang tahun 2025, volume kendaraan listrik yang terjual telah menembus angka 100.000 unit. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan sinyal kuat akan adanya pergeseran preferensi masyarakat yang mulai melirik mobilitas berbasis energi bersih. Namun, di balik narasi kesuksesan transisi energi tersebut, muncul sebuah fenomena yang menarik untuk dicermati secara fiskal: dominasi kepemilikan kendaraan listrik sebagai aset kedua atau tambahan, bukan sebagai pengganti utama kendaraan konvensional. Kondisi ini membuka ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan perpajakan agar lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan mampu mengoptimalkan pendapatan negara.
Hasil studi mendalam yang dirilis oleh INDEF melalui Green Transition Initiative (GTI) memberikan gambaran yang cukup kontras dengan narasi penggunaan EV sebagai pengganti kendaraan fosil. Data menunjukkan bahwa sekitar 66,2% dari total kendaraan listrik yang terdaftar pada 2025 berstatus sebagai mobil kedua bagi pemiliknya. Sebaliknya, hanya sekitar 4% dari populasi EV yang tercatat sebagai kendaraan utama atau satu-satunya alat transportasi bagi penggunanya. Fakta ini menegaskan bahwa bagi sebagian besar masyarakat kelas menengah ke atas, kendaraan listrik saat ini lebih diposisikan sebagai barang gaya hidup atau pelengkap koleksi kendaraan di garasi, alih-alih menjadi solusi utama dalam menekan emisi karbon rumah tangga.
Menanggapi fenomena ini, Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF GTI, Andry Satrio Nugroho, mengusulkan urgensi penerapan skema perpajakan progresif yang didasarkan pada jumlah kepemilikan kendaraan. Gagasan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara insentif bagi kelompok early adopter dan kewajiban fiskal bagi kelompok pemilik kendaraan ganda. Dalam skema yang diusulkan, unit kendaraan listrik pertama yang dimiliki oleh individu akan tetap mendapatkan proteksi berupa insentif penuh, seperti pembebasan atau diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga momentum minat masyarakat yang baru akan berpindah dari kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan nol emisi.
Sebaliknya, untuk unit kedua, ketiga, dan seterusnya, pemerintah disarankan untuk mulai mengenakan tarif pajak progresif. Andry menekankan bahwa kebijakan ini harus dipandang sebagai upaya menciptakan keadilan sosial dalam pembiayaan infrastruktur publik. Dana yang dihimpun dari pajak kendaraan bermotor sejatinya dialokasikan kembali untuk pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan dan pengembangan sistem transportasi publik yang terintegrasi. Dengan demikian, pemilik kendaraan listrik ganda—yang secara finansial umumnya berada pada strata ekonomi mapan—dapat berkontribusi lebih besar dalam mendukung keberlanjutan fasilitas umum yang mereka gunakan.
Penerapan pajak progresif ini diharapkan menjadi win-win solution bagi ekosistem otomotif nasional. Di satu sisi, pemerintah tetap memberikan karpet merah bagi masyarakat yang sedang dalam tahap transisi awal, sehingga target nasional untuk dekarbonisasi sektor transportasi tetap terjaga. Di sisi lain, bagi mereka yang memiliki kapasitas finansial lebih, kepemilikan unit tambahan akan menjadi sumber pendapatan baru bagi kas daerah. INDEF memproyeksikan bahwa potensi pendapatan negara dari skema ini sangat signifikan, yakni mencapai angka Rp1,9 triliun per tahun. Dana sebesar ini dapat dialokasikan untuk mempercepat pembangunan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) atau subsidi bagi angkutan umum berbasis listrik, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh khalayak luas.
Penting untuk dicatat bahwa kebijakan ini tidak boleh dipahami sebagai upaya untuk menghambat pertumbuhan industri EV. Sebaliknya, kebijakan ini justru merupakan langkah untuk merapikan instrumen fiskal agar tidak terjadi kebocoran insentif. Saat ini, insentif pajak yang diberikan pemerintah sering kali dinikmati oleh segmen konsumen yang justru mampu membeli lebih dari satu kendaraan. Dengan mengalihkan fokus insentif kepada mereka yang hanya memiliki satu unit, pemerintah dapat memastikan bahwa dukungan fiskal benar-benar sampai kepada individu yang paling membutuhkan bantuan biaya untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan.
Selain aspek perpajakan, keberhasilan adopsi kendaraan listrik di Indonesia juga sangat bergantung pada ekosistem pendukung lainnya. Harga kendaraan yang masih cenderung premium, ketersediaan infrastruktur pengisian daya yang belum merata, serta ketidakpastian nilai jual kembali (resale value) baterai menjadi tantangan yang perlu diselesaikan secara simultan. Jika pemerintah mampu mengombinasikan pajak progresif bagi pemilik kendaraan ganda dengan kemudahan akses bagi pengguna pertama, maka percepatan elektrifikasi transportasi akan berjalan jauh lebih organik dan inklusif.
Kolaborasi antara pembuat kebijakan, pelaku industri otomotif, dan masyarakat menjadi kunci. Produsen kendaraan listrik perlu didorong untuk memproduksi model-model yang lebih terjangkau bagi masyarakat kelas menengah, sementara pemerintah perlu menjamin konsistensi regulasi. Jangan sampai kebijakan pajak yang berubah-ubah justru membuat investor dan calon pembeli menjadi ragu. Transparansi dalam pengelolaan pendapatan dari pajak kendaraan listrik ganda juga sangat krusial; masyarakat perlu melihat bahwa uang pajak yang mereka bayarkan memang benar-benar digunakan untuk memperbaiki kualitas udara dan infrastruktur transportasi hijau di Indonesia.
Jika skema pajak progresif ini dijalankan dengan bijak, Indonesia berpotensi menjadi salah satu model sukses transisi energi di Asia Tenggara. Pendapatan sebesar Rp1,9 triliun bukanlah angka yang kecil jika dikelola dengan tata kelola yang baik. Bayangkan jika dana tersebut digunakan untuk mendanai riset baterai dalam negeri atau memberikan insentif bagi konversi sepeda motor listrik bagi pelaku UMKM. Dampak ekonominya tentu akan jauh lebih besar daripada sekadar pajak yang disetorkan ke kas daerah.
Sebagai simpulan, menilik potensi pendapatan negara dari kepemilikan kendaraan listrik ganda merupakan langkah progresif yang harus segera dipertimbangkan pemerintah. Kebijakan ini bukan sekadar alat untuk menambah pemasukan negara, melainkan instrumen strategis untuk memastikan keadilan fiskal. Dengan membedakan perlakuan antara pengguna pertama dan pengguna ganda, pemerintah tidak hanya mengoptimalkan pendapatan, tetapi juga mematangkan ekosistem kendaraan listrik yang lebih berkelanjutan. Transisi menuju era mobilitas hijau bukan hanya tentang mengganti mesin bensin dengan baterai, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan kita mampu mendukung perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih peduli lingkungan secara merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Masa depan transportasi Indonesia haruslah efisien, bersih, dan didukung oleh struktur pendanaan yang kokoh demi keberlanjutan generasi mendatang.
Tinggalkan Balasan