Celios Kritik Tajam Pajak Nol Persen 50 Tahun di PFII, Dinilai Konyol

Jakarta – Rencana pemerintah Indonesia untuk memberikan insentif pajak nol persen selama 50 tahun kepada investor di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) telah memicu gelombang kritik keras dari berbagai kalangan, terutama dari para ekonom. Salah satu suara paling vokal datang dari Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, yang secara terang-terangan menyebut kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang "konyol" dan tidak berdasar. Bhima berargumen bahwa pemberian tax holiday (libur pajak) yang begitu masif dan berkepanjangan seperti ini tidak memiliki rekam jejak yang terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas investasi yang masuk ke Indonesia.

Menurut analisis Celios, investasi yang akan tertarik ke PFII dengan insentif pajak nol persen ini kemungkinan besar akan didominasi oleh sektor portofolio, seperti saham dan obligasi. Sektor-sektor ini, meskipun dapat memberikan pergerakan nilai ekonomi yang cepat, seringkali bersifat spekulatif dan tidak secara langsung menyentuh sektor riil perekonomian. Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang seharusnya mengedepankan sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja secara luas dan mendalam, terutama di sektor padat karya yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Lebih lanjut, Bhima Yudhistira mengingatkan pemerintah Indonesia akan komitmennya terhadap kesepakatan internasional yang telah disepakati dalam forum G20 dan OECD, khususnya terkait dengan aturan pajak minimum global sebesar 15 persen. Kebijakan memberikan insentif pajak nol persen ini, menurutnya, akan menciptakan kontradiksi yang signifikan dengan komitmen tersebut. "Nah kalau Indonesia memberikan 0%, ini akan banyak negara lain yang mengucilkan Indonesia, karena dianggap tidak konsekuen dengan global minimum tax tadi," ujar Bhima saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, pada hari Senin (27/7). Pernyataan ini menyiratkan bahwa Indonesia berisiko kehilangan kepercayaan dan reputasi di mata komunitas internasional jika kebijakan PFII ini tetap dijalankan.

Perbandingan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sudah ada di Indonesia juga menjadi poin penting dalam kritik Celios. Bhima Yudhistira menyoroti bahwa banyak KEK yang telah diberikan berbagai macam insentif pajak yang besar-besaran, namun kenyataannya masih menghadapi berbagai masalah dan belum menunjukkan performa yang optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas insentif pajak semata sebagai daya tarik investasi, terutama jika tidak dibarengi dengan perbaikan fundamental lainnya seperti kemudahan birokrasi, kepastian hukum, infrastruktur yang memadai, dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pemberian pajak nol persen selama 50 tahun di PFII dikhawatirkan akan menjadi sebuah "kebocoran" pendapatan negara yang sangat besar tanpa jaminan kontribusi ekonomi yang sepadan. Negara berpotensi kehilangan potensi penerimaan pajak yang bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, atau program-program pengentasan kemiskinan. Durasi 50 tahun yang ditawarkan juga dianggap sangat tidak proporsional dan berpotensi menciptakan praktik penghindaran pajak di masa depan, bahkan setelah periode insentif berakhir.

Bhima Yudhistira juga menyuarakan kekhawatiran bahwa PFII, jika dibangun dengan model insentif pajak seperti ini, akan lebih menyerupai pusat keuangan offshore yang hanya melayani transaksi keuangan global tanpa dampak nyata bagi perekonomian domestik. Hal ini dapat memicu kekhawatiran akan potensi pencucian uang atau praktik keuangan ilegal lainnya jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat. Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara lain yang pernah mencoba membangun pusat keuangan internasional dengan insentif serupa, dan meninjau kembali apakah model tersebut benar-benar memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, kritik ini juga menyangkut aspek keadilan. Pemberian insentif pajak yang sangat besar kepada investor asing di PFII sementara UMKM dan pengusaha lokal masih menghadapi berbagai kendala perpajakan dan birokrasi dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan kesenjangan. Pemerintah seharusnya fokus pada penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi semua pelaku ekonomi, bukan hanya memberikan karpet merah kepada segelintir investor besar.

Pandangan Celios ini selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi yang berfokus pada penciptaan nilai tambah domestik, pengembangan industri hilir, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Insentif pajak yang berlebihan tanpa disertai strategi pengembangan sektor riil yang kuat dapat berujung pada ketergantungan ekonomi dan tidak mampu menciptakan kemandirian ekonomi nasional.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Keuangan, sebelumnya telah menjelaskan bahwa PFII dirancang sebagai pusat keuangan internasional yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. PFII ini diproyeksikan akan menarik investasi di berbagai sektor, termasuk jasa keuangan, teknologi, dan industri kreatif. Insentif pajak nol persen selama 50 tahun ini diklaim sebagai upaya untuk memberikan kepastian dan daya tarik yang kuat bagi investor kelas dunia. Namun, kritik dari Celios menunjukkan bahwa justifikasi tersebut belum sepenuhnya meyakinkan publik dan para ahli.

Diskusi mengenai PFII dan insentif pajaknya ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kajian mendalam sebelum mengeluarkan kebijakan yang berpotensi berdampak besar pada keuangan negara dan perekonomian nasional. Diperlukan dialog yang lebih luas antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang dan dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali efektivitas dan keberlanjutan insentif pajak nol persen selama 50 tahun di PFII. Mungkin ada alternatif lain yang lebih seimbang, seperti insentif yang bertahap, pemberian insentif yang terikat pada penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, atau pengembangan produk domestik. Selain itu, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas keuangan di PFII harus menjadi prioritas utama untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional.

Kritik dari Bhima Yudhistira dan Celios ini bukan sekadar penolakan terhadap sebuah kebijakan, melainkan sebuah panggilan untuk evaluasi ulang yang komprehensif terhadap strategi pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya dalam menarik investasi asing. Fokus seharusnya tidak hanya pada kuantitas investasi, tetapi yang terpenting adalah kualitas investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pemberian "karpet merah" pajak yang berlebihan tanpa pertimbangan matang justru bisa menjadi bumerang yang merugikan negara dalam jangka panjang.

Sebagai penutup, penting untuk dicatat bahwa perdebatan ini mencerminkan dinamika penting dalam perumusan kebijakan ekonomi di Indonesia. Peran lembaga think tank seperti Celios sangat krusial dalam memberikan perspektif kritis dan alternatif yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan pemerintah. Harapannya, suara-suara kritis ini dapat didengar dan dipertimbangkan secara serius demi terwujudnya kebijakan yang lebih bijak dan berpihak pada kepentingan nasional.