Dari Multatuli ke PKI: Genealogi Intelektual dan Akar Ideologis Gerakan Kiri di Indonesia
Mengenang peristiwa G30S/PKI 1965 tidak bisa dilepaskan dari upaya membedah Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai sebuah entitas politik. Namun, untuk memahami bagaimana komunisme tumbuh subur dan menjadi salah satu kekuatan politik paling menentukan dalam sejarah Indonesia, kita tidak bisa hanya terpaku pada tahun 1965 atau bahkan tahun berdirinya partai tersebut. Kita harus melakukan perjalanan mundur, melintasi dekade, hingga mencapai akar intelektual yang jauh lebih awal: sebuah novel klasik karya sastrawan Belanda, Eduard Douwes Dekker atau yang lebih dikenal dengan nama pena Multatuli, berjudul Max Havelaar.
Ada sebuah ironi sejarah yang menarik di sini. Kritik terhadap kolonialisme Hindia Belanda ternyata tidak selalu datang dari kaum pribumi yang tertindas. Sebagian justru muncul dari kalangan Belanda sendiri yang memiliki nurani kemanusiaan. Multatuli menggugat eksploitasi kolonial melalui sastra dengan cara yang sangat tajam. Beberapa dekade kemudian, benih kritik sosial tersebut dibawa oleh tokoh-tokoh sosialis Belanda seperti Henk Sneevliet dan Adolf Baars ke wilayah yang lebih praktis: gerakan buruh, pers, dan organisasi politik. Dari persilangan gagasan inilah, ideologi kiri bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan pribumi, berkembang menjadi gerakan massa yang terorganisir, dan salah satu jalurnya bermuara pada lahirnya PKI.
Tentu saja, sejarah bukanlah garis lurus yang sederhana. Max Havelaar bukanlah sebuah manifesto komunis, Multatuli bukanlah pendiri PKI, dan Sneevliet maupun Baars bukanlah arsitek utama Indonesia merdeka. Namun, sejarah gagasan sering kali bergerak melalui mata rantai yang panjang dan tidak selalu mengikuti kehendak orang yang pertama kali memulainya.
Eduard Douwes Dekker tiba di Hindia Belanda pada 1839 sebagai pegawai kolonial. Pengalamannya sebagai Asisten Residen di Lebak, Banten, menjadi titik balik hidupnya. Di sana, ia menyaksikan secara langsung bagaimana sistem kolonial mengeksploitasi penduduk pribumi melalui penyalahgunaan wewenang. Pengalaman pahit ini dituangkan dalam novel Max Havelaar yang terbit pada 1860. Buku ini menjadi peledak moralitas di Belanda; ia mempertanyakan legitimasi kemakmuran Belanda yang dibangun di atas penderitaan rakyat jajahan. Bagi generasi penerusnya, novel ini bukan sekadar fiksi, melainkan rujukan intelektual untuk menggugat sistem kolonial yang tidak adil.
Di kemudian hari, kritik moral Multatuli bertemu dengan arus pemikiran baru dari Eropa: sosialisme dan Marxisme yang secara spesifik mengkritik kapitalisme. Tokoh kunci dalam transisi ini adalah Henk Sneevliet. Lahir di Rotterdam pada 1883, Sneevliet membawa napas sosialisme radikal ke Hindia Belanda pada 1913. Ia memahami bahwa untuk melawan kolonialisme, diperlukan organisasi yang kuat. Bersama kaum sosialis lainnya, ia mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada 1914.
Sneevliet memiliki intuisi politik yang tajam. Ia sadar bahwa gerakan kiri tidak akan memiliki masa depan jika hanya terbatas pada kalangan ekspatriat Eropa. Oleh karena itu, ia menerapkan strategi block within, yakni menyusupkan gagasan sosialis ke dalam organisasi massa yang sudah ada, terutama Sarekat Islam (SI). Langkah ini berhasil mempertemukan ideologi Marxisme dengan militansi tokoh pribumi seperti Semaoen dan Darsono. Dari sinilah, gerakan kiri Indonesia mulai menemukan bentuk pribuminya sendiri.
Tokoh lain yang tak kalah penting adalah Adolf Baars. Sebagai seorang guru yang sempat mengajar Soekarno muda, Baars memainkan peran krusial dalam menyebarkan kesadaran melalui jalur pendidikan dan pers. Melalui surat kabar seperti Het Vrije Woord, ia memperkenalkan istilah-istilah perjuangan kelas, upah buruh, dan anti-imperialisme kepada khalayak pribumi. Jika Multatuli menggunakan sastra, dan Sneevliet menggunakan organisasi politik, maka Baars menggunakan media massa dan pendidikan sebagai senjata.
Perkembangan dunia pasca-Revolusi Rusia 1917 memberikan energi baru yang memicu perpecahan di dalam tubuh Sarekat Islam. Kelompok kiri yang merasa visi perjuangannya tidak lagi sejalan dengan arus utama Islam dan nasionalisme, akhirnya memisahkan diri menjadi Sarekat Islam Merah, lalu berkembang menjadi Sarekat Rakyat, dan akhirnya pada 1920 mendirikan Perserikatan Komunis di Hindia yang kemudian bertransformasi menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1924.
Penting untuk dicatat bahwa PKI bukan sekadar "impor" dari organisasi Belanda. Setelah berdiri, partai ini mengalami dinamika yang sangat lokal: ia menyerap konflik agraria, sentimen nasionalisme, hubungan yang kompleks dengan gerakan Islam, serta pergulatan kepemimpinan internal yang khas Indonesia. Rentang waktu antara kedatangan Sneevliet hingga peristiwa 1965 adalah empat dekade yang dipenuhi dengan transformasi ideologi dan perubahan konstelasi politik yang drastis.
Ada ironi mendalam dalam perjalanan sejarah ini. Tokoh-tokoh seperti Multatuli, Sneevliet, dan Baars berasal dari bangsa penjajah, namun mereka memilih berdiri di sisi yang berseberangan dengan kepentingan kolonial. Mereka memberikan fondasi kritik, namun bukan mereka yang menjadi aktor tunggal kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka adalah hasil pergulatan kolektif berbagai elemen bangsa—nasionalisme, gerakan Islam, sosialisme, dan perjuangan bersenjata.
Bahkan, karya Multatuli tidak hanya menginspirasi kalangan kiri. Soekarno, misalnya, adalah pembaca setia Max Havelaar dan sering menggunakan narasi Multatuli dalam pidato-pidato antikolonialnya. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan, sekali dilemparkan ke ruang publik, akan memiliki "kehidupannya" sendiri. Ia bisa dimaknai dan dikembangkan oleh siapa saja, tergantung konteks zaman dan kebutuhan politiknya.
Ketika kita mengenang G30S/PKI, sering kali kita terjebak pada narasi tunggal yang hitam-putih. Namun, melihat sejarah dengan jarak yang lebih jauh—seperti menilik kembali ke Lebak pada abad ke-19—membantu kita memahami bahwa sebuah tragedi besar tidak pernah muncul dari ruang hampa. Ia adalah akumulasi dari pertanyaan-pertanyaan besar yang diajukan oleh generasi sebelumnya.
Multatuli bertanya: Bagaimana mungkin sebuah negeri menjadi makmur dengan mengorbankan manusia di negeri jajahan? Generasi setelahnya mencoba menjawab pertanyaan itu dengan bahasa perjuangan kelas, anti-imperialisme, dan revolusi. Jawaban itu kemudian berubah menjadi gerakan politik yang masif, yang di satu sisi memberikan kontribusi pada semangat perlawanan kolonial, namun di sisi lain terjebak dalam pertarungan kekuasaan yang berujung pada kehancuran tragis pada 1965.
Memahami PKI dari akarnya—dari pertautan gagasan antara intelektual Belanda dan aktivis pribumi—bukan berarti membenarkan tindakan partai tersebut di kemudian hari. Sebaliknya, ini adalah upaya untuk memahami proses sejarah agar kita tidak terjebak dalam simplifikasi. Sejarah gagasan mengajarkan kita bahwa sebuah pertanyaan yang dilemparkan pada suatu zaman bisa menemukan jawaban yang sama sekali tidak terduga dan sering kali menyakitkan pada zaman berikutnya.
Pada akhirnya, kisah dari Multatuli ke PKI adalah cerminan bagaimana ideologi dapat bermigrasi, bermutasi, dan berinteraksi dengan realitas lokal. Ia adalah pengingat bahwa sejarah Indonesia adalah mosaik yang kompleks, di mana setiap potongan peristiwa memiliki kaitan dengan masa lalu yang sering kali tidak kita sadari. Dengan menengok sejarah secara utuh, kita tidak hanya belajar tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana sebuah ide dapat menggerakkan massa, mengubah peta politik, dan pada akhirnya, meninggalkan luka yang mendalam bagi bangsa ini. Inilah hakikat dari mempelajari sejarah: bukan untuk membenarkan masa lalu, melainkan untuk memahami bagaimana masa kini terbentuk dari serangkaian pilihan dan pergulatan yang panjang.



Tinggalkan Balasan