Prabowo-Gibran: Reshuffle Menteri Bukan Solusi, Evaluasi Kepala Pemerintahan Kunci Perbaikan Kinerja
JAKARTA – Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, secara tegas menyatakan bahwa perbaikan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat dicapai hanya melalui perombakan (reshuffle) jajaran menteri di kabinet. Pandangan ini disampaikan Bivitri dalam sebuah forum yang diselenggarakan oleh kelompok yang menamakan diri Konferensi Republik, dalam acara bertajuk "Rapor Merah Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran" yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Senin (19/10). Menurut Bivitri, upaya reshuffle akan menjadi sia-sia jika program-program pokok pemerintahan dan konfigurasi politik yang mendasarinya tetap tidak berubah. Ia bahkan menyindir bahwa sebanyak apapun reshuffle dilakukan, jika akar permasalahannya tidak dibenahi, tidak akan ada perubahan signifikan yang terjadi.
Bivitri Susanti menjelaskan lebih lanjut bahwa masalah mendasar bukan terletak pada individu menteri, melainkan pada kerangka program dan struktur kekuasaan yang ada. "Mau delapan kali lagi (reshuffle), mau 80 kali lagi, kalau programnya masih sama, konfigurasinya masih sama, yang punya perusahaan-perusahaan besar yang melakukan pembakaran hutan masih sama, percayalah, enggak akan terjadi apa pun," tegas Bivitri, pada Senin. Pernyataan ini menggarisbawahi kekhawatiran bahwa tanpa perubahan kebijakan yang fundamental dan penanganan terhadap aktor-aktor kuat yang mungkin berkontribusi pada masalah, perombakan kabinet hanya akan menjadi kosmetik belaka.
Lebih lanjut, Bivitri menyoroti dampak negatif dari ketidakbecusan pemerintahan dalam menjalankan amanat konstitusi, yang pada akhirnya dirasakan oleh masyarakat. Ia mengambil contoh perlindungan terhadap rakyat dari bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). "Ya, yang jadi korban kami lagi, kami lagi. Enggak bisa napas kawan-kawan kita di Kalimantan, di Papua," ujar Bivitri, menggambarkan penderitaan masyarakat yang terdampak langsung oleh masalah lingkungan yang tidak terselesaikan. Ini menunjukkan bahwa isu-isu krusial seperti perlindungan lingkungan dan kesehatan publik memerlukan tindakan yang lebih dari sekadar pergantian pucuk pimpinan di kementerian terkait.
Untuk memperkuat argumennya, Bivitri Susanti mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto sendiri, yang pernah diungkapkan dalam sebuah pidato terkait kinerja pemerintahan yang dinilai kurang memuaskan. "Saya kira sederhananya kita kutip saja apa yang dikatakan sendiri oleh Pak Prabowo dalam pidatonya, ‘Ikan busuk dari kepalanya.’ Maka, evaluasilah kepalanya. Bukan menteri-menterinya, bukan dengan menambah wamen," kata Bivitri. Kutipan ini menjadi penekanan krusial bahwa perbaikan harus dimulai dari pucuk pimpinan tertinggi pemerintahan, yaitu presiden dan wakil presiden, serta kebijakan-kebijakan strategis yang mereka tetapkan. Fokus pada evaluasi kepala pemerintahan dianggap lebih penting daripada sekadar mengganti menteri atau menambah posisi wakil menteri (wamen), yang seringkali dipandang sebagai solusi tambal sulam.
Kritik yang dilontarkan Bivitri Susanti ini bukan tanpa dasar. Dalam dua tahun terakhir pemerintahan, sejumlah sektor memang menunjukkan tantangan yang signifikan. Sektor ekonomi, misalnya, masih bergulat dengan inflasi yang terkadang tinggi, pertumbuhan yang belum merata, dan kesenjangan yang masih lebar. Di sektor lingkungan, masalah karhutla dan degradasi lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan secara tuntas, menimbulkan dampak kesehatan dan ekonomi yang merugikan. Bidang penegakan hukum juga kerap mendapat sorotan terkait independensi, keadilan, dan efektivitasnya dalam memberantas korupsi serta melindungi hak-hak masyarakat.
Bivitri berpendapat bahwa perbaikan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran memerlukan langkah-langkah yang lebih fundamental dan transformatif. Pertama, adalah peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap program-program prioritas yang telah dicanangkan. Apakah program-program tersebut masih relevan dengan tantangan zaman, apakah implementasinya efektif, dan apakah dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Jika program yang ada terbukti tidak membuahkan hasil yang optimal, maka diperlukan keberanian untuk melakukan reorientasi atau bahkan penggantian program dengan yang lebih adaptif dan solutif.
Kedua, perbaikan konfigurasi politik yang dimaksud Bivitri bukan sekadar pertukaran posisi menteri, melainkan evaluasi terhadap koalisi politik yang mendukung pemerintahan. Apakah koalisi tersebut solid dalam visi dan misi pembangunan, ataukah hanya didasarkan pada kepentingan sesaat yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Jika ada elemen dalam koalisi yang cenderung menghambat kebijakan pro-rakyat atau justru memfasilitasi praktik-praktik yang merugikan, maka diperlukan penyesuaian yang tegas. Ini bisa berarti memperkuat kemitraan dengan elemen yang konstruktif dan membatasi pengaruh dari elemen yang disfungsional.
Ketiga, isu mengenai "perusahaan-perusahaan besar yang melakukan pembakaran hutan" yang diangkat Bivitri mengindikasikan adanya masalah struktural dalam penegakan hukum dan regulasi lingkungan. Jika aktor-aktor korporat yang terbukti bersalah tidak mendapat sanksi yang setimpal dan terus dibiarkan beroperasi tanpa akuntabilitas, maka upaya pencegahan dan penanggulangan bencana lingkungan akan sulit dilakukan. Diperlukan reformasi hukum yang lebih tegas, penegakan hukum yang independen dan tanpa pandang bulu, serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
Lebih lanjut, Bivitri Susanti menyarankan agar pemerintahan Prabowo-Gibran mencontoh kepemimpinan yang berani mengambil tanggung jawab dan melakukan introspeksi diri. Kutipan "ikan busuk dari kepalanya" secara implisit meminta agar Presiden dan Wakil Presiden secara proaktif mengevaluasi kinerja kabinet mereka, serta mengidentifikasi titik-titik lemah dalam kepemimpinan mereka sendiri. Ini bukan berarti menyalahkan secara personal, melainkan sebuah ajakan untuk melihat secara objektif sejauh mana kebijakan dan arahan dari pucuk pimpinan telah diterjemahkan secara efektif oleh para menteri dan birokrasi di bawahnya.
Pentingnya evaluasi kepemimpinan di tingkat tertinggi ini juga berkaitan dengan kepercayaan publik. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu merumuskan visi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengeksekusinya dengan baik dan mampu mengakui jika ada kesalahan atau kekeliruan. Sikap transparan dan akuntabel dari pucuk pimpinan akan menjadi modal penting dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Penambahan wakil menteri (wamen) yang disebut Bivitri sebagai solusi yang tidak efektif, menggarisbawahi pentingnya efisiensi birokrasi. Penambahan pos-pos baru tanpa disertai dengan penajaman fungsi dan peningkatan kapasitas, dikhawatirkan hanya akan menambah beban anggaran tanpa memberikan kontribusi yang berarti. Fokus seharusnya adalah pada penguatan kementerian yang sudah ada, peningkatan kompetensi aparatur sipil negara, dan penyederhanaan prosedur birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, pandangan Bivitri Susanti ini memberikan perspektif yang lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran. Perbaikan kinerja tidak bisa disederhanakan menjadi sekadar rotasi menteri. Ia memerlukan pembenahan sistemik yang dimulai dari evaluasi kepemimpinan di tingkat tertinggi, peninjauan ulang program-program strategis, perbaikan konfigurasi politik yang sehat, serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, terutama terhadap aktor-aktor kuat yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Tanpa langkah-langkah transformatif ini, kekhawatiran Bivitri bahwa perombakan kabinet tidak akan membawa perubahan signifikan, kemungkinan besar akan terwujud.
Tinggalkan Balasan